Mendengar pengajuan pengadaan fasilitas laptop senilai
21 juta perunit oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
telah disetujui oleh DPR, sebagai rakyat yang
diwakilinya tentu hati ini terasa tersayat-sayat.
Sejauh ini bagaimanapun sikap para penguasa selalu
mengedepankan aji mumpung, mumpung berkuasa dan berhak
mengatur anggaran, sehingga dengan dalih kebutuhan
peningkatan kinerja lagi-lagi mereka anggota dewan
mengakali rakyat dengan program laptopnya.
Pemilu tiga tahun lalu yang kita harapkan sebagai
sejarah emas pemilu paling demokratis ternyata telah
melahirkan badan legislatif pusat maupun daerah yang
kualitasnya sudah sama-sama bisa kita saksikan. Hampir
tiap hari selama mereka menjabat noktah hitam tak
hentinya saling susul-menyusul, jikalau DPRD selalu
terbelit dengan masalah-masalah APBD dan Rapelan maka
DPR Pusat selalu reseh dengan mencari peluang proyek,
jalan-jalan keluar negeri dengan dalih studi banding
hingga tuntutan berbagai fasilitas termasuk laptop
tadi.
Entah kebetulan atau tidak, harus disadari bahwa
selama perjalanan sejarah bangsa ini lembaga
legislatif kita (DPR) tak pernah mencapai kinerja yang
membanggakan. Diawali era Sokarno ketika itu Dewan
Konstituante mentok dalam mencari UUD baru sebagai
landasan pengganti UUDS. Kebuntuan ini akibat dari
permainan saling sikut partai-partai pemegang kursi,
mau tidak mau hal ini juga berimbas pada DPR.
Berkaca pada pengalaman buruk itu Soharto sebagai
pemimpin orde baru mengambil “kebijakan” satu warna,
segala sesuatu harus seragam termasuk komposisi para
wakil yang duduk di DPR, kontan hal ini menjadikan
Senayan adem-ayem sebagaimana yang digambarkan oleh
B.N Marbun dengan anggota DPR yang kerjanya hanya
datang, daftar, duduk, dengar, diam, duit bahkan
mengambil gaji pun menyuruh orang lain.
Rakyat sempat berharap terhadap kemunculan peran ideal
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lokomotif utama
penarik gerbong demokratisasi di Indonesia ketika
reformasi digulirkan namun keadaan ini mengalami
kebablasan hingga saat ini dimana peran dan fungsi DPR
begitu powerful.
Sebagai salah satu lembaga yang menggawangi pilar
demokrasi sebagaimana prinsip trias politica, DPR
sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat seharusnya
memikirkan dan memajukan rakyat yang diwakilinya.
Mati Nurani
Melihat sikap sebagian anggota DPR yang terus saja
ngoyo meloloskan program tersebut -yang akhirnya juga
berhasil dengan manis -dilihat dari kacaamata apapun
nyata-nyata telah menjadi indikator ketidak pedulian
mereka terhadap rakyat secara umum.
Sangat tidak etis ditengah kondisi ekonomi rakyat yang
semakin sulit, bencana bertebaran dimana-mana, serta
pengangguran yang meningkat tajam DPR justru
menyibukkan diri dengan pengadaan aneka fasilitas
termasuk laptop, galibnya fasilitas tersebut dianggap
mampu meningkatkan kerja mereka.
Tidak berhenti disitu, anggaran yang diajukan untuk
pembelian laptop ternyata begitu hebat, mencapai Rp.
21 juta perunitnya ! dengan jumlah 550 anggota dewan
maka total keuangan negara yang dihabiskan untuk
program ini mencapai Rp. 12.1 miliar. Siapapun akan
terperangah dengan harga laptop sebesar itu, Idealnya
harga tersebut mampu membeli laptop kelas wahid
sekaligus perangkat lunaknya.
Dengan harga yang tidak wajar seperti itu tentu dalam
perjalananya akan riskan penyalahgunaan seperti
praktik mark-up dan sebagainya. Wajar jika masyarakat
banyak menghawatirkan adanya praktik otak-atik
anggaran di kalangan DPR.
Hal ini sungguh mengkhawatirkan sebab arah DPR dalam
menjalankan kekuasaanya menjadi bias. Bagaimana tidak
bila segala kewajiban dan kewenangannya selama ini
masih terpaku pada budaya aji mumpung. Peluang-peluang
yang ada selalu saja tak pernah lepas dimanfaatkan
ketika kontrol publik terhadap mereka mulai melemah.
Tidaklah demikian sikapnya bila anggota DPR kita masih
punya nurani, sebagai seorang manusia tentunya mereka
harus bisa mengambil hikmah atas kasus-kasus korupsi
APBD 1999-2004 oleh anggota DPRD untuk dijadikan
terapi preventif bagi dewan kedepan, galibnya semua
itu tak mampu menahan gejolak budaya aji mumpung tadi.
Malahan seringkali peluang-peluang itu dibungkus
dengan kata-kata “upaya peningkatan kerja”.
Beri Pelajaran
Kita sebagai rakyat yang diwakilinya tentu sangat
jengah dengan kelakuan para wakil kita di Senayan,
untuk itu kaitannya dengan pengadaan laptop hendaknya
anggota DPR yang masih merasa memiliki nurani harus
berani mengambil sikap tegas menolak pemberian laptop
tersebut. Begitupun juga dengan anggota DPR yang telah
mempunyai laptop atau sama sekali tidak bisa
mengoperasikannya sebab hal itu hanya akan menjadi
kesia-sian belaka bagi mereka.
Pemerintah dalam hal ini juga harus melihat substansi
“kebijakan”. Selama ini pemerintah hanya melihat
kualitas kinerja dari ukuran fasilitas padahal itu
hanya sebagai pendukung sedangkan yang lebih
menentukan kinerja adalah sikap mental. Dan laptop
disini jika dihadapkan pada asas manfaatpun bernilai
rendah bila dihadapkan pada kerja-kerja lingkup DPR.
Alangkah lebih baiknya jika dana yang sedianya
digunakan untuk membeli laptop dialihkaan ke pos-pos
dana lain yang lebih berguna.
Kondisi anggota DPR yang masih memikirkan
kepentinganya sendiri harus segera disadarkan baik
melalui kritik maupun hukum. Kasus-kasus yang menimpa
DPR selama ini lebih banyak diakibatkan karena DPR
tidak menempatkan dirinya sebagai pejuang. Mereka
merasa sebagai pejabat negara. Bila mereka memandang
dirinya pejuang maka permintaan laptop merupakan
sesuatu yang memalukan.
Sebagai pemilih dalam pemilu kedepan masyarakat
Indonesia harus diberi penjelasan yang mendetail dan
transparan mengenai profil anggota DPR meliputi
kekayaan, pengalaman, tingkat intelektualitas, hingga
hardskill maupun soft skill yang mereka miliki. Hal
ini sebagai upaya preventif pertama dalam menilai
anggota dewan dalam berkuasa nantinya. Sehingga
diharapkan kedepan tak ada lagi cerita anggota dewan
yang melanggengkan budaya aji mumpung.
Selain itu upaya mosi tidak percaya terhadap anggota
DPR hendaknya juga dilakukan sebagai upaya protes dan
pemberian pelajaran dari rakyat atas kelakuan mereka
yang tak lagi mencerminkan suara rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar